Ketua Komisi II, Sabaruddin Panrecalle.

POSKOTAKALTIMNEWS, SAMARINDA: Keterbatasan fiskal yang dihadapi kota-kota berkembang seperti Balikpapan menjadi sorotan Komisi II DPRD Kalimantan Timur.

Ketua Komisi II, Sabaruddin Panrecalle, mengungkapkan bahwa pembangunan daerah membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah provinsi agar tidak terjadi ketimpangan antarwilayah.

Berbicara sebagai perwakilan daerah pemilihan Balikpapan, Sabaruddin menegaskan bahwa peran provinsi sangat vital dalam menopang kebutuhan pembangunan kota yang terus berkembang.

“Saya punya tanggung jawab moral untuk memastikan pembangunan di Balikpapan mendapat dukungan yang proporsional dari tingkat provinsi,” ujarnya, Jumat (23/5/25).

Ia menyoroti bahwa kapasitas APBD Balikpapan belum mampu menjawab seluruh tuntutan pembangunan, terutama dalam sektor-sektor strategis.

Oleh karena itu, menurutnya, sinergi antara pemerintah provinsi dan daerah menjadi prasyarat penting agar arah pembangunan dapat berjalan merata dan berkelanjutan.

Guna memperkuat hal tersebut, Sabaruddin mendorong adanya komunikasi lintas legislatif, khususnya antara Komisi II dan III DPRD Provinsi dengan DPRD Kota Balikpapan.

Ia meyakini bahwa pertukaran pandangan akan memperkaya basis informasi dan membantu menyusun program-program yang lebih tepat sasaran.

“Legislatif kota punya pemahaman lebih dekat dengan kondisi lapangan. Itulah sebabnya, dialog antar komisi sangat penting agar usulan program dari provinsi benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat,” tuturnya.

Tak hanya mengandalkan pendekatan komunikasi, ia juga menekankan pentingnya data yang akurat dalam proses perencanaan. Pemetaan kebutuhan pembangunan yang berbasis data dianggap menjadi fondasi utama dalam memperjuangkan alokasi anggaran di tingkat provinsi.

“Jika kita ingin bantuan provinsi efektif, maka data dan urgensi harus jadi pijakan. Itu yang sedang kami dorong di Komisi II,” imbuhnya.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya Komisi II DPRD Kaltim untuk mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah, terutama bagi daerah yang menunjukkan pertumbuhan pesat namun menghadapi keterbatasan fiskal. (ADV DPRD KALTIM)